Permintaan pemerintah untuk menambah jatah penerimaan dari tambang emas terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia belum berhenti. Bahkan, pemerintah minta royalti Freeport dinaikkan menjadi 10 persen, dari royalti saat ini yaitu sebesar 1 persen.
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, besaran tersebut berdasarkan permintaan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. "Pak Hatta mintanya 10 persen," ujar Rudi di kantornya akhir pekan lalu.
Menurut Rudi, angka tersebut memang terlalu tinggi, namun nantinya akan terjadi tawar menawar antara pemerintah dan para pemegang Kontrak Karya (KK). "Namanya juga usaha. kan tawar menawar. Tetapi, tidak hanya untuk Freeport, ini berlaku buat semua," tegasnya.
Rudi menambahkan pemerintah berharap renegosiasi tersebut berjalan dengan baik sehingga nantinya angka 1 sampai 10 persen menjadi kesepakatan bersama. "Minimal 1 persen yang sekarang jalan. Dicari-carilah antara 1 dan 10 persen. Ini yang lagi dicari oleh Pak Thamrin (Dirjen Minerba) benang merahnya, yang pantas berapa," pungkasnya.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengaku pihaknya sepakat untuk renegosiasi kontrak karya. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan mendetail terkait enam poin renegosiasi.
"Secara umum sudah ada pembahasan ke enam pokok-pokok renegosiasi. Sudah ada saling pengertian tapi belum sampai kepada kesepakatan pada angka detailnya," kata Direktur Utama Freeport Rozik Soetjipto.
Sebelumnya pemerintah menyatakan ingin menaikkan royalti Freeport minimal 3 persen.Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan sebelumnya mengatakan bila royalti yang diberikan ke negara sebesar 3,75 persen, maka per tahun pemerintah akan mendapatkan USD 625.000.
Sumber: merdeka.com
0 komentar