Fraksi PDIP di DPRD DKI menuding tim sukses Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli 'bermain' dalam pembagian kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) DKI Jakarta. Timses calon incumbent itu diduga mengintimidasi warga yang memperoleh kartu Jamkesda untuk memilih Foke-Nara di Pilgub DKI putaran kedua.
"Mereka dalam melaksanakan pembagian kartu Jamkesda ada intimidasi dan ancaman, misalnya, 'bila Anda tidak memilih Foke maka Jamkesda Anda tidak kami proses," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Syahrial dalam jumpa pers di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (12/9).
Hal itu didapatkannya dari laporan masyarakat yang mengadu ke pos PDIP di sejumlah kecamatan. Dia juga menyatakan, pembagian kartu Jamkesda bukan dilakukan petugas dari Pemprov DKI, melainkan oleh Timses Foke-Nara.
"Bahkan Puskesmas yang seharusnya menjadi basis Jamkesda tidak dilibatkan dalam penerbitan kartu," kata dia.
Tak hanya itu, dia juga menyatakan hingga kini masih banyak warga yang belum memperoleh kartu Jamkesda, padahal warga sudah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat utama untuk memiliki kartu itu.
"Seperti di sejumlah RT RW di Kelurahan Kapuk Cengkareng, Kelurahan Tugu Selatan Koja, Kelurahan Makasar, Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Kebon Manggis, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kelurahan Cipinang Besar Utara dan lain-lain," kata dia.
Lebih lanjut pihaknya mengaku setuju dengan adanya Jamkesda, namun mengecam proses pembagian yang dinilai tidak transparan dan tidak melalui prosedur yang jelas.
"Pernyataan ini sebagai warning kepada Timses Foke jika dilanjutkan maka akan kami laporkan melalui Timses Jokowi ke Panwaslu," kata dia.
"Mereka dalam melaksanakan pembagian kartu Jamkesda ada intimidasi dan ancaman, misalnya, 'bila Anda tidak memilih Foke maka Jamkesda Anda tidak kami proses," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Syahrial dalam jumpa pers di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (12/9).
Hal itu didapatkannya dari laporan masyarakat yang mengadu ke pos PDIP di sejumlah kecamatan. Dia juga menyatakan, pembagian kartu Jamkesda bukan dilakukan petugas dari Pemprov DKI, melainkan oleh Timses Foke-Nara.
"Bahkan Puskesmas yang seharusnya menjadi basis Jamkesda tidak dilibatkan dalam penerbitan kartu," kata dia.
Tak hanya itu, dia juga menyatakan hingga kini masih banyak warga yang belum memperoleh kartu Jamkesda, padahal warga sudah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat utama untuk memiliki kartu itu.
"Seperti di sejumlah RT RW di Kelurahan Kapuk Cengkareng, Kelurahan Tugu Selatan Koja, Kelurahan Makasar, Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Kebon Manggis, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kelurahan Cipinang Besar Utara dan lain-lain," kata dia.
Lebih lanjut pihaknya mengaku setuju dengan adanya Jamkesda, namun mengecam proses pembagian yang dinilai tidak transparan dan tidak melalui prosedur yang jelas.
"Pernyataan ini sebagai warning kepada Timses Foke jika dilanjutkan maka akan kami laporkan melalui Timses Jokowi ke Panwaslu," kata dia.
Sumber: merdeka.com
0 komentar